1. Introduction: What is Political Philosophy?

TEMPO.CO, Jakarta
- Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma
Sundari, mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak akan
memberikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan Wikileaks. Klarifikasi
sudah dilakukan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo.

"Jadi
kenapa harus turun tangan," kata anggota Komisi Hukum DPR itu ketika
dihubungi Tempo pada Sabtu, 2 Agustus 2014. Apalagi, kata dia, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah membantah kabar dari Wikileaks
tersebut. (Baca: Ini Jawaban Australia Soal Bocoran Wikileaks)

Kamis,
31 Juli 2014, di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Yudhoyono
mengatakan informasi yang dilansir media massa itu telah mencemarkan
serta merugikan nama baiknya dan Megawati. Berita tersebut menimbulkan
spekulasi yang memicu fitnah sehingga perlu diklarifikasi.

Wikileaks
pada 29 Juli lalu melansir surat tertanggal 12 Juni tentang perintah
Mahkamah Agung Australia untuk tidak menyebarkan kasus pencetakan uang
kertas Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di Note Printing Australia.
Wikileaks menuding ada 17 nama pembesar di tiga negara tersebut
terlibat, di antaranya Yudhoyono dan Megawati. (Baca: SBY Mengaku Tersakiti oleh Tudingan Wikileaks)

Menurut
Eva, berita yang dikeluarkan Wikileaks selama ini tidak terverifikasi.
Karena alasan tersebut, Megawati tidak perlu menanggapinya. "Ini enggak
penting. Sekarang kita tunggu saja proses di pengadilan," ujar Eva.